** Selokan Mampet dan
Air Menggenang, Penyebab
Jalan Kota Rusak
KESAMBI-Sejumlah ruas jalan di Kota Cirebon siap diperbaiki. Hal tersebut diutarakan Kepala Bagian Bina Marga Kota Cirebon, Ir H Dien Hendra Yasa MM, kemarin (5/6).
"Saat ini kami sedang melakukan lelang proyek dan akan diputuskan 13 Juni, biasanya seminggu setelah penandatanganan kontrak pembangunan fisik segera dilaksanakan," kata Dien.
Dia menambahkan, hampir seluruh ruas jalan di Kota Cirebon akan diperbaiki dan telah dianggarkan dari APBD sejumlah Rp7,6 miliar. Untuk Jl Ciremai Raya sepanjang 1,2 km dengan lebar jalan 9 meter telah dianggarkan Rp1,3 miliar, sementara untuk ruas Jalan Penggung Raya yang memiliki panjang 1,2 km lebar jalan 7 meter dianggarkan Rp1,2 miliar.
Ruas jalan lain yang sudah diagendakan untuk dilakukan perbaikan dan perawatan adalah Jl Elang Raya dengan panjang 600 meter dianggarkan Rp280 juta dan untuk ruas jalan lainnya seperti Jl Rajawali, Jl Jagasatru, Jl Sunyaragi, Jl Pekiringan, Jl Perjuangan, Jl Pasuketan, Jl Kutaragara, dan Jl Sukalila Utara.
Menurut data Dinas Kimpraswil akhir tahun 2007, Kota Cirebon memiliki panjang jalan 142.308 km, 119.855 km dalam kondisi baik, sementara 15.876 dalam kondisi sedang, 3.987 km dalam kondisi rusak ringan dan 259 km dalan kondisi rusak berat.
Namun, Dien juga mengakui bahwa kondisi jalan di Kota Cirebon mengalami penurunan kualitas. "Data tersebut diambil akhir tahun 2007, tapi sampai bulan ini saja hujan masih turun dan sedikit banyak memberi pengaruh pada kondisi jalan, terutama yang selokannya mampet, sehingga air menggenang ke jalan. Selain itu truk yang melebihi tonase juga memperparah kondisi jalan. Jadi tidak menutup kemungkin jumlah jalan bertambah rusak," kata Dien.
Masih menurut Dien, perbaikan yang akan kami lakukan semuanya dengan konstruksi hotmik atau overlay. Diharapkan dengan perngaspalan hotmik kondisi jalan bisa tahan lama. Dien juga menjelaskan, khusus untuk Jl Ciptomangunkusumo akan dilakukan penggeseran median jalan dan penutupan jembatan yang berada tepat di samping SMAN 2 Cirebon.
Menurutnya, jembatan yang berada di samping SMAN 2 Cirebon dan median yang berada dekat lampu merah perempatan Gunungsari tidak sesuai dengan lebar jalan. "Untuk jembatan akan dilakukan penutupan, sementara median jalan yang berada sebelum lampu merah Gunungsari akan digeser beberapa meter ke sebelah kiri agar lebar ruas jalan bertambah," pungkasnya. (yud)
Kamis, 05 Juni 2008
Perbaikan Jalan Dimulai Bulan Juli
HARJAMUKTI-Dinas Kimpraswil mengagendakan perbaikan jalan di Jl Ciremai Raya, Jl Rajawali, Jl Elang Raya dan Jl Penggung Raya, pada bulan Juni atau selambat-lambatnya Juli. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kimpraswil Ir H Supriadi MM saat ditemui Radar, kemarin (4/6) di sela-sela pelantikan pengurus Gapensinas di Hotel Prima Cirebon.
"Saat ini kami sedang dalam proses lelang proyek dan di bulan Juni ini atau selambat-lambatnya Juli mendatang, perbaikan fisik akan dilaksanakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, perbaikan tersebut pertama kali akan dilaksanakan di Jl Ciremai Raya, mengingat kondisi jalan itu sudah lama rusak parah. "Anggaran dana untuk perbaikan Jl Ciremai Raya diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar," terangnya.
Sementara itu, untuk ruas jalan lainnya segera menyusul setelah perbaikan di Jl Ciremai Raya selesai. Namun, Supriadi belum bisa memastikan waktu pelaksanaan proyek tersebut.
“Yang jelas jenis perbaikan yang akan dilakukan untuk ruas-ruas jalan tersebut adalah pengaspalan secara overlay dengan konstruksi hotmik. Pengasapalan secara overlay dimaksudkan agar lebih awet dan tidak cepat rusak kembali," tandasnya.
Di tempat berbeda, masyarakat di kawasan Jl Penggung Raya semakin mengeluhkan kondisi jalan yang kian hari bertambah parah. "Terus terang, kalau malam hari jalan yang berlubang tidak terlihat dan itu sangat berbahaya untuk pengemudi kendaraan roda dua," kata Nia, warga Kelurahan Kebonpelok.
Hal senada juga dikatakan Maman, warga Kelurahan Argasunya. "Kondisi jalan semakin parah, kalau siang hari debu berterbangan setiap ada kendaraan melintas, dan itu mengganggu pernapasan dan penglihatan pengendara roda dua," kata dia.
Maman juga berharap agar dinas terkait segera melakukan perbaikan, karena kondisi jalan sudah semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.(yud)
"Saat ini kami sedang dalam proses lelang proyek dan di bulan Juni ini atau selambat-lambatnya Juli mendatang, perbaikan fisik akan dilaksanakan,” ujarnya.
Dia menambahkan, perbaikan tersebut pertama kali akan dilaksanakan di Jl Ciremai Raya, mengingat kondisi jalan itu sudah lama rusak parah. "Anggaran dana untuk perbaikan Jl Ciremai Raya diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar," terangnya.
Sementara itu, untuk ruas jalan lainnya segera menyusul setelah perbaikan di Jl Ciremai Raya selesai. Namun, Supriadi belum bisa memastikan waktu pelaksanaan proyek tersebut.
“Yang jelas jenis perbaikan yang akan dilakukan untuk ruas-ruas jalan tersebut adalah pengaspalan secara overlay dengan konstruksi hotmik. Pengasapalan secara overlay dimaksudkan agar lebih awet dan tidak cepat rusak kembali," tandasnya.
Di tempat berbeda, masyarakat di kawasan Jl Penggung Raya semakin mengeluhkan kondisi jalan yang kian hari bertambah parah. "Terus terang, kalau malam hari jalan yang berlubang tidak terlihat dan itu sangat berbahaya untuk pengemudi kendaraan roda dua," kata Nia, warga Kelurahan Kebonpelok.
Hal senada juga dikatakan Maman, warga Kelurahan Argasunya. "Kondisi jalan semakin parah, kalau siang hari debu berterbangan setiap ada kendaraan melintas, dan itu mengganggu pernapasan dan penglihatan pengendara roda dua," kata dia.
Maman juga berharap agar dinas terkait segera melakukan perbaikan, karena kondisi jalan sudah semakin parah dan membahayakan pengguna jalan.(yud)
HET Mitan Ditetapkan Rp2.950/Liter
KEJAKSAN-Harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak tanah (mitan) ditetapkan Pemkot Cirebon. Setelah sebelumnya para pemilik pangkalan berpatokan pada HET sementara yang ditetapkan oleh Hiswanamigas.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Cirebon, Muhamad Korneli SE MM menyatakan, HET ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota No 541.11/kep/2008 tertanggal 28 Mei 2008. HET tersebut ditetapkan bedasarkan hasil rapat tim dan pertimbangan harga dengan daerah lainnya. Penetapan HET tersebut lebih rendah dari usulan Hiswanamigas sebesar Rp2.952/liter.
Korneli juga menyatakan, HET mitan untuk Kota Cirebon akhirnya ditetapkan melalui SK walikota tertanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp2.950/liter, dan apabila terdapat pangkalan yang menjual lebih dari HET akan ditindak bahkan dicabut izinnya.
Mengenai tingginya harga mitan di tingkat pengecer, Korneli mengimbau agar pengecer tidak menjual minyak tanah dengan harga terlalu tinggi. Maksimal Rp3.100-Rp3.200/liter. Jangan ambil untung terlalu besar, sebab masyarakat sudah menderita dengan kenaikan harga BBM," pintanya.
Dia berharap agar harga mitan yang dibeli warga sesuai HET. Dia juga meminta Hiswanamigas memperbanyak jumlah pangkalan untuk lebih mendekatkan kepada konsumen, dan konsumen juga diimbau untuk membeli mitan di pangkalan agar bisa menikmati harga HET. “Penjualan di tingkat pengecer sudah melalui mekanisme pasar, jadi harganya tidak bisa dikendalikan," kata Korneli.
Sementara itu, pantauan Radar di pangkalan minyak Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Kalitanjung, sudah mulai menerapkan harga sesuai dengan HET. Abdullah Fatah, pemilik pangkalan di Jl Kanggraksan mengaku sudah menerapkan HET sejak awal bulan ini. Mengenai stok pihaknya mengaku sampai saat ini masih aman.
"Yang jelas sampai saat ini masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan mitan seperti di beberapa daerah, karena distribusi lancar setiap minggunya sebanyak 1 tangki atau 5.000 liter,” paparnya.
Namun, pernyataan berbeda diutarakan Rohimah, pemilik pangkalan di Kelurahan Kesenden, Hj Supami. "Sekarang justru pembelian mitan menurun sampai 20 persen, tidak jelas juga apa penyebabnya," kata dia.
Rohimah juga menyatakan, berbeda dengan sebelum mitan naik, pembeli bisa sampai antre, sehingga pihaknya memberlakukan pembatasan. “Tapi saat ini jumlah pembeli justru menurun,” keluhnya.
Seperti diberitakan Radar sebelumnya, HET mitan sementara sesuai edaran DPC Hiswanamigas Cirebon HET di Kota Cirebon Rp2.952/liter, untuk wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur Rp2.997/liter, wilayah barat Rp2.965/liter dan utara Rp2.933/liter.(yud)
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Cirebon, Muhamad Korneli SE MM menyatakan, HET ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota No 541.11/kep/2008 tertanggal 28 Mei 2008. HET tersebut ditetapkan bedasarkan hasil rapat tim dan pertimbangan harga dengan daerah lainnya. Penetapan HET tersebut lebih rendah dari usulan Hiswanamigas sebesar Rp2.952/liter.
Korneli juga menyatakan, HET mitan untuk Kota Cirebon akhirnya ditetapkan melalui SK walikota tertanggal 28 Mei 2008 sebesar Rp2.950/liter, dan apabila terdapat pangkalan yang menjual lebih dari HET akan ditindak bahkan dicabut izinnya.
Mengenai tingginya harga mitan di tingkat pengecer, Korneli mengimbau agar pengecer tidak menjual minyak tanah dengan harga terlalu tinggi. Maksimal Rp3.100-Rp3.200/liter. Jangan ambil untung terlalu besar, sebab masyarakat sudah menderita dengan kenaikan harga BBM," pintanya.
Dia berharap agar harga mitan yang dibeli warga sesuai HET. Dia juga meminta Hiswanamigas memperbanyak jumlah pangkalan untuk lebih mendekatkan kepada konsumen, dan konsumen juga diimbau untuk membeli mitan di pangkalan agar bisa menikmati harga HET. “Penjualan di tingkat pengecer sudah melalui mekanisme pasar, jadi harganya tidak bisa dikendalikan," kata Korneli.
Sementara itu, pantauan Radar di pangkalan minyak Kelurahan Kesenden dan Kelurahan Kalitanjung, sudah mulai menerapkan harga sesuai dengan HET. Abdullah Fatah, pemilik pangkalan di Jl Kanggraksan mengaku sudah menerapkan HET sejak awal bulan ini. Mengenai stok pihaknya mengaku sampai saat ini masih aman.
"Yang jelas sampai saat ini masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadi kelangkaan mitan seperti di beberapa daerah, karena distribusi lancar setiap minggunya sebanyak 1 tangki atau 5.000 liter,” paparnya.
Namun, pernyataan berbeda diutarakan Rohimah, pemilik pangkalan di Kelurahan Kesenden, Hj Supami. "Sekarang justru pembelian mitan menurun sampai 20 persen, tidak jelas juga apa penyebabnya," kata dia.
Rohimah juga menyatakan, berbeda dengan sebelum mitan naik, pembeli bisa sampai antre, sehingga pihaknya memberlakukan pembatasan. “Tapi saat ini jumlah pembeli justru menurun,” keluhnya.
Seperti diberitakan Radar sebelumnya, HET mitan sementara sesuai edaran DPC Hiswanamigas Cirebon HET di Kota Cirebon Rp2.952/liter, untuk wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur Rp2.997/liter, wilayah barat Rp2.965/liter dan utara Rp2.933/liter.(yud)
Bakorwil Fasilitasi Kerja Sama Produk
KEJAKSAN- Bakorwil Cirebon menggelar rapat fasilitasi dan koordinasi kerja sama produk unggulan di wilayah Ciayumajakuning. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Negara Bakorwil Cirebon, kemarin (3/6). Hadir dalam acara tersebut adalah pengusaha kecil dan menengah.
Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah masalah pengetatan izin swalayan yang dampaknya membuat pasar tradisional bangkrut. Masalah tata niaga potensi daerah yang belum jelas aturannya dan perundang-undangan yang masih tumpang tindih.
"Kegiatan ini digelar untuk terbentuknya kerja sama antara daerah-daerah di wilayah Ciayumajakuning dalam hal pemasaran hasil-hasil produksi daerahnya masing-masing," kata Kabakorwil Nunung Sanuhri.
Masih menurut dia, dengan adanya program ini diharapkan dapat menciptakan pasar baru bagi penjualan produk-produk dari daerah. Nunung mencontohkan, Indramayu dan Kabupaten Cirebon surplus beras. Nantinya diharapkan Kabupaten Cirebon dan Indramayu dapat menyuplai kebutuhan beras ke daerah lain seperti Kuningan, Kota Cirebon dan Majalengka. Selain itu seperti kesenian atau kerajinan tangan juga bisa dipasarkan ke daerah lain di Ciayumajakuning.
"Dengan adanya tata niaga yang demikian diharapkan dapat memberikan pasar baru bagi para pengusaha. Selain itu kami juga mengundang Bank Jabar dan BI agar dapat memberikan bantuan modal kepada pengusaha, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru," papar Nunung.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan upaya untuk melakukan monopoli. "Ini bukan monopoli, tetapi menjaga pasar. Dengan adanya kebijakan ini juga akan terjadi sinergitas tata niaga di wilayah Ciayumajakuning, sehingga bisa saling mengisi kebutuhan masing-masing," katanya.
Nunung menambahkan, ke depan akan dilaksanakan pertemuan lanjutan dan diharapkan dapat terbentuk kebijakan untuk tata niaga di Ciayumajakuning. “Ke depan juga akan dilaksanakan pertemuan membahas teknis pelaksanaan kebijakan tersebut,” katanya.(yud)
Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut adalah masalah pengetatan izin swalayan yang dampaknya membuat pasar tradisional bangkrut. Masalah tata niaga potensi daerah yang belum jelas aturannya dan perundang-undangan yang masih tumpang tindih.
"Kegiatan ini digelar untuk terbentuknya kerja sama antara daerah-daerah di wilayah Ciayumajakuning dalam hal pemasaran hasil-hasil produksi daerahnya masing-masing," kata Kabakorwil Nunung Sanuhri.
Masih menurut dia, dengan adanya program ini diharapkan dapat menciptakan pasar baru bagi penjualan produk-produk dari daerah. Nunung mencontohkan, Indramayu dan Kabupaten Cirebon surplus beras. Nantinya diharapkan Kabupaten Cirebon dan Indramayu dapat menyuplai kebutuhan beras ke daerah lain seperti Kuningan, Kota Cirebon dan Majalengka. Selain itu seperti kesenian atau kerajinan tangan juga bisa dipasarkan ke daerah lain di Ciayumajakuning.
"Dengan adanya tata niaga yang demikian diharapkan dapat memberikan pasar baru bagi para pengusaha. Selain itu kami juga mengundang Bank Jabar dan BI agar dapat memberikan bantuan modal kepada pengusaha, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru," papar Nunung.
Dia juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan upaya untuk melakukan monopoli. "Ini bukan monopoli, tetapi menjaga pasar. Dengan adanya kebijakan ini juga akan terjadi sinergitas tata niaga di wilayah Ciayumajakuning, sehingga bisa saling mengisi kebutuhan masing-masing," katanya.
Nunung menambahkan, ke depan akan dilaksanakan pertemuan lanjutan dan diharapkan dapat terbentuk kebijakan untuk tata niaga di Ciayumajakuning. “Ke depan juga akan dilaksanakan pertemuan membahas teknis pelaksanaan kebijakan tersebut,” katanya.(yud)
Cirebon Siap Bayar Kontribusi
** Dharliana: Saya Seperti
Desi Ratnasari Saja
CIREBON-Kabakorwil Nunung Sanuhri kembali menegaskan bahwa masalah air antara Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah selesai. "Selesai yang dimaksud adalah adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk saling menunjukan itikad baiknya," ujar Nunung Sanuhri, Kepala Bakorwil Cirebon saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia mengatakan, saat ini Kota Cirebon sudah menyanggupi untuk membayar kontribusi ke Kabupaten Kuningan. "Komitmen tersebut terbentuk saat petemuan di Lapangan golf Ciperna, hanya saja Pemerintah Kota Cirebon masih menawar nominal kontribusi yang akan dibayarkan ke Kuningan," ujar Nunung kepada Radar (3/6), kemarin.
Masih menurutnya, sekarang ini proses sedang berjalan, Pemerintah Kabupaten Kuningan sedang melakukan pengkajian dengan legislatif soal nominal kontribusi yang akan dibayarkan Kota Cirebon. Sementara itu, masih menurut Nunung, Pemkot Cirebon juga sedang melakukan pengkajian mengenai kontribusi yang akan dibayarkan ke Kuningan, tentu dengan persetujuan dari legislatifnya.
"Sekarang ini Pemkab Kuningan tinggal menunggu pengajuan nilai kontribusi yang akan di ajukan oleh Kota Cirebon," kata Nunung. Nunung menegaskan. "Saat ini penyelesaian masalah air sudah ditangani oleh masing-masing pemilik, dalam hal ini adalah kepala daerah (G to G), karena kalau diserahkan pada kedua PDAM, masalah ini akan tidak akan kunjung selesai," kata Nunung.
Kabakorwil juga mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak berwenang agar tidak memberikan komentar yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Di tempat berbeda, Wakil Walikota Cirebon, Sunaryo HW SIP MM, membenarkan pernyataan Nunung. "Pada prinsipnya Kota Cirebon sudah siap untuk membayar, adapun nominalnya masih dalam proses pengkajian," kata Wawali. Masih menurutnya, proses pengkajian soal nominal kontribusi saat ini masih berjalan dan hasilnya juga harus diketahui oleh DPRD.
Saat ditemui Radar, Wawali baru saja selesai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PDAM Kota Cirebob, Hj Ayu Dharliana SE MM MH. Namun dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut Wawali enggan mengungkapkan hasil pertemuannya. Dharliana pun kompak enggan memberikan keterangan soal pertemuannya dengan wawali. "Sekarang saya seperti Desi Ratnasari dulu. Seperti biasa, no comment," ujarnya Dharliana, sambil berlalu.
** Kopelamin Luruk DPRD
Kelompok Pelanggan Air Minum (Kopelamin) meluruk DPRD Kota Cirebon soal surat resmi yang mereka ajukan 25 Mei 2008. Aksi tersebut dilakukan pasalnya Kopelamin meresa dewan tidak menanggapi permintaan jawaban atas surat yang mereka ajukan. "Sudah sembilan hari tapi tidak ada jawaban dari dewan soal surat yang kami ajukan," kata Juhaeni, Ketua Kopelamin, kepada Radar (3/6), kemarin.
Akhirnya permintaan Kopelamin dipenuhi, hearing pun digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon. Hearing tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Dahrin Syahrir dan Ketua Komisi A, Ir Setiawan. Dalam hearing tersebut disepakati untuk kembali digelar petemuan 16 Juni mendatang, dengan menghadirkan direksi PDAM.
"Pertemuan lanjutan akan digelar 16 Juni dan akan menghadirkan direksi PDAM, dalam hearing tersebut kami mencoba berdialog mencari solusi untuk terselesaikannya permasalahan air antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan," kata Juhaeni. (yud)
Desi Ratnasari Saja
CIREBON-Kabakorwil Nunung Sanuhri kembali menegaskan bahwa masalah air antara Pemerintah Kota Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Kuningan sudah selesai. "Selesai yang dimaksud adalah adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk saling menunjukan itikad baiknya," ujar Nunung Sanuhri, Kepala Bakorwil Cirebon saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia mengatakan, saat ini Kota Cirebon sudah menyanggupi untuk membayar kontribusi ke Kabupaten Kuningan. "Komitmen tersebut terbentuk saat petemuan di Lapangan golf Ciperna, hanya saja Pemerintah Kota Cirebon masih menawar nominal kontribusi yang akan dibayarkan ke Kuningan," ujar Nunung kepada Radar (3/6), kemarin.
Masih menurutnya, sekarang ini proses sedang berjalan, Pemerintah Kabupaten Kuningan sedang melakukan pengkajian dengan legislatif soal nominal kontribusi yang akan dibayarkan Kota Cirebon. Sementara itu, masih menurut Nunung, Pemkot Cirebon juga sedang melakukan pengkajian mengenai kontribusi yang akan dibayarkan ke Kuningan, tentu dengan persetujuan dari legislatifnya.
"Sekarang ini Pemkab Kuningan tinggal menunggu pengajuan nilai kontribusi yang akan di ajukan oleh Kota Cirebon," kata Nunung. Nunung menegaskan. "Saat ini penyelesaian masalah air sudah ditangani oleh masing-masing pemilik, dalam hal ini adalah kepala daerah (G to G), karena kalau diserahkan pada kedua PDAM, masalah ini akan tidak akan kunjung selesai," kata Nunung.
Kabakorwil juga mengimbau kepada pihak-pihak yang tidak berwenang agar tidak memberikan komentar yang dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan.
Di tempat berbeda, Wakil Walikota Cirebon, Sunaryo HW SIP MM, membenarkan pernyataan Nunung. "Pada prinsipnya Kota Cirebon sudah siap untuk membayar, adapun nominalnya masih dalam proses pengkajian," kata Wawali. Masih menurutnya, proses pengkajian soal nominal kontribusi saat ini masih berjalan dan hasilnya juga harus diketahui oleh DPRD.
Saat ditemui Radar, Wawali baru saja selesai melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PDAM Kota Cirebob, Hj Ayu Dharliana SE MM MH. Namun dikonfirmasi mengenai pertemuan tersebut Wawali enggan mengungkapkan hasil pertemuannya. Dharliana pun kompak enggan memberikan keterangan soal pertemuannya dengan wawali. "Sekarang saya seperti Desi Ratnasari dulu. Seperti biasa, no comment," ujarnya Dharliana, sambil berlalu.
** Kopelamin Luruk DPRD
Kelompok Pelanggan Air Minum (Kopelamin) meluruk DPRD Kota Cirebon soal surat resmi yang mereka ajukan 25 Mei 2008. Aksi tersebut dilakukan pasalnya Kopelamin meresa dewan tidak menanggapi permintaan jawaban atas surat yang mereka ajukan. "Sudah sembilan hari tapi tidak ada jawaban dari dewan soal surat yang kami ajukan," kata Juhaeni, Ketua Kopelamin, kepada Radar (3/6), kemarin.
Akhirnya permintaan Kopelamin dipenuhi, hearing pun digelar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Cirebon. Hearing tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Dahrin Syahrir dan Ketua Komisi A, Ir Setiawan. Dalam hearing tersebut disepakati untuk kembali digelar petemuan 16 Juni mendatang, dengan menghadirkan direksi PDAM.
"Pertemuan lanjutan akan digelar 16 Juni dan akan menghadirkan direksi PDAM, dalam hearing tersebut kami mencoba berdialog mencari solusi untuk terselesaikannya permasalahan air antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan," kata Juhaeni. (yud)
Pilih Kayu Bakar, Terakhir Pakai Kompor Tahun 1972
Di Kedungkrisik, Hanya Enam Warga Gunakan Kompor Minyak
Pilih Kayu Bakar, Terakhir Pakai Kompor Tahun 1972
Mengherankan. Di saat pemerintah sibuk kenaikkan harga BBM, penyaluran BLT dan konversi minyak tanah ke gas, ternyata ada sekelompok masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.
Laporan YUDA SANJAYA
dari HARJAMUKTI
FAKTA yang cukup mengejutkan ketika menyaksikan sebuah perkampungan yang mayoritas masyarakatnya menggunakan kayu bakar. Pemandangan tembok dan genting rumah warga pun nyaris seragam, menghitam. Pasalnya, di sana hanya enam orang yang menggunakan kompor minyak, sementara sisanya menggunakan kayu bakar untuk memasak.
"Di daerah ini dari 300 kepala keluarga (KK), hanya enam orang yang pakai kompor, selebihnya menggunakan kayu bakar," terang Kasad, warga RT 02 RW 06 Kedungkrisik, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti saat ditemui di rumahnya, Minggu (1/6).
Hal serupa juga ditegaskan istrinya Aisyah (50). "Hampir semua warga di sini pakai kayu bakar, karena sudah tidak mampu membeli minyak tanah. Tapi banyak juga yang sudah sejak dulu menggunakan kayu bakar," imbuhnya.
Aisyah mengaku terakhir kali dia membeli minyak tanah untuk memasak tahun 1972. "Dulu minyak tanah selain untuk memasak, juga digunakan untuk penerangan karena belum ada listrik dan harganya masih murah, cuma Rp250/liter," ujar ibu delapan anak ini.
Ditanya mengenai alasan tidak menggunakan kompor, Aisyah mengatakan bahwa dirinya lebih memilih kayu bakar karena lebih ekonomis dibanding menggunakan kompor minyak.
"Untuk dua hari cukup beli lima ikat seharga Rp5.000 atau kalau mau gratis tinggal mencari di kebun. Tapi kalau beli minyak tanah Rp4.000 cuma dapat 1 liter dan hanya cukup untuk keperluan masak sehari. Lihat saja kompor saya sudah berkarat karena sudah lama tidak dipakai," katanya.
Dia menambahkan, dulu sebenarnya masih sanggup membeli minyak tanah tapi hanya untuk memancing menyalakan api saat memasak. Seliter minyak baru habis setelah satu minggu, tapi sekarang untuk menyalakan kayu bakar cukup menggunakan kertas, plastik atau benda-benda yang tipis dan mudah terbakar.
Bahkan karena saking sedikitnya masyarakat yang menggunakan kompor minyak, Aisyah pun dengan mudah menghapal nama-nama tetangganya yang menggunakan kompor minyak. "Suanda, Qotimah, Tini, Kasum, Mustri dan Kayah. Mereka sampai saat ini masih pakai kompor, tapi terkadang mereka juga pakai kayu bakar," ujarnya.
Di tempat berbeda, Qatimah salahsatu pemilik kompor minyak di Kedungkrisik mengakui memang tetangganya jarang yang menggunakan kompor minyak, karena tidak mempu membeli. Selain itu mereka juga sudah terbiasa menggunakan kayu bakar," katanya.
Namun Qatimah juga mengatakan, pasca kenaikan harga BBM, dirinya kini ikut beralih menggunakan kayu bakar. "Sekarang sembako naik, kalau dipakai beli minyak, tidak akan cukup untuk belanja," katanya.(*)
Pilih Kayu Bakar, Terakhir Pakai Kompor Tahun 1972
Mengherankan. Di saat pemerintah sibuk kenaikkan harga BBM, penyaluran BLT dan konversi minyak tanah ke gas, ternyata ada sekelompok masyarakat yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak.
Laporan YUDA SANJAYA
dari HARJAMUKTI
FAKTA yang cukup mengejutkan ketika menyaksikan sebuah perkampungan yang mayoritas masyarakatnya menggunakan kayu bakar. Pemandangan tembok dan genting rumah warga pun nyaris seragam, menghitam. Pasalnya, di sana hanya enam orang yang menggunakan kompor minyak, sementara sisanya menggunakan kayu bakar untuk memasak.
"Di daerah ini dari 300 kepala keluarga (KK), hanya enam orang yang pakai kompor, selebihnya menggunakan kayu bakar," terang Kasad, warga RT 02 RW 06 Kedungkrisik, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti saat ditemui di rumahnya, Minggu (1/6).
Hal serupa juga ditegaskan istrinya Aisyah (50). "Hampir semua warga di sini pakai kayu bakar, karena sudah tidak mampu membeli minyak tanah. Tapi banyak juga yang sudah sejak dulu menggunakan kayu bakar," imbuhnya.
Aisyah mengaku terakhir kali dia membeli minyak tanah untuk memasak tahun 1972. "Dulu minyak tanah selain untuk memasak, juga digunakan untuk penerangan karena belum ada listrik dan harganya masih murah, cuma Rp250/liter," ujar ibu delapan anak ini.
Ditanya mengenai alasan tidak menggunakan kompor, Aisyah mengatakan bahwa dirinya lebih memilih kayu bakar karena lebih ekonomis dibanding menggunakan kompor minyak.
"Untuk dua hari cukup beli lima ikat seharga Rp5.000 atau kalau mau gratis tinggal mencari di kebun. Tapi kalau beli minyak tanah Rp4.000 cuma dapat 1 liter dan hanya cukup untuk keperluan masak sehari. Lihat saja kompor saya sudah berkarat karena sudah lama tidak dipakai," katanya.
Dia menambahkan, dulu sebenarnya masih sanggup membeli minyak tanah tapi hanya untuk memancing menyalakan api saat memasak. Seliter minyak baru habis setelah satu minggu, tapi sekarang untuk menyalakan kayu bakar cukup menggunakan kertas, plastik atau benda-benda yang tipis dan mudah terbakar.
Bahkan karena saking sedikitnya masyarakat yang menggunakan kompor minyak, Aisyah pun dengan mudah menghapal nama-nama tetangganya yang menggunakan kompor minyak. "Suanda, Qotimah, Tini, Kasum, Mustri dan Kayah. Mereka sampai saat ini masih pakai kompor, tapi terkadang mereka juga pakai kayu bakar," ujarnya.
Di tempat berbeda, Qatimah salahsatu pemilik kompor minyak di Kedungkrisik mengakui memang tetangganya jarang yang menggunakan kompor minyak, karena tidak mempu membeli. Selain itu mereka juga sudah terbiasa menggunakan kayu bakar," katanya.
Namun Qatimah juga mengatakan, pasca kenaikan harga BBM, dirinya kini ikut beralih menggunakan kayu bakar. "Sekarang sembako naik, kalau dipakai beli minyak, tidak akan cukup untuk belanja," katanya.(*)
Pegawai PD Diupah
*Keterangan
Disdukcapilnaker
Tak Sesuai Fakta
KESAMBI–Keterangan Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial (HI) Disdukcapilnaker Drs Ferdinan W bahwa upah pegawai perusahaan daerah (PD) di Kota Cirebon di atas UMK (upah minimum kota), tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Seperti diberitakan Radar kemarin, Ferdinan menyebutkan bahwa hampir semua PD milik Pemkot Cirebon menggaji pegawainya lebih dari UMK Rp682 ribu/bulan. Besarnya upah itu diklaim sebagai hasil pengawasan dan pembinaan yang selama ini dilakukan Disdukcapilnaker.
Penelusuran Radar di lapangan justru berbanding terbalik. Di Pasar Pagi, upah karyawan PD Pasar justru belum memenuhi standar UMK. Seorang pegawai PD Pasar, Muhamad Syafei mengaku penghasilannya sebulan masih beberapa puluh ribu di bawah UMK. Sayangnya dia tidak bersedia menyebutkan jumlah pastinya. "Yang saya terima sebulan kurang lebih Rp600 ribu," kata dia saat ditemui Radar (4/6), kemarin.
Padahal, Muhamad Syafei sudah mengabdi sebagai karyawan PD Pasar di Bagian Satuan Pengamanan selama 30 tahun. Namun, hingga kini gajinya pas-pasan untuk hidup sebulan bahkan terkadang minus.
"Pengeluaran saya sebulan Rp150 ribu untuk bayar listrik, Rp30 ribu untuk bayar ledeng dan untuk makan sekeluarga Rp20 ribu perhari, silakan hitung sendiri cukup atau kurang," katanya.
Syafei juga mengatakan, uang segitu belum menghitung biaya pendidikan anak. Untungnya dia tidak punya anak, sehingga gajinya masih bisa menyambung hidup. “Tapi teman-teman yang punya anak sudah pasti menjerit, karena kebutuhan hidup semakin meningkat," katanya.
Syafei juga mengusulkan besaran gaji yang menurutnya proporsional untuk karyawan sekelas dia adalah Rp900 ribu. “Tampaknya sudah cukup, tapi kalau yang punya anak setidaknya gajinya Rp1,2 juta," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Unit Pasar Pagi, Suhardi mengharapkan kebijakan direksi untuk meningkatkan gaji pegawai PD. Karena, harga BBM naik dan kebutuhan meningkat, Suhardi mengharapkan agar gaji juga bisa naik.
Namun, dirinya juga memaklumi dengan kebijakan direksi. "Mungkin direksi punya pertimbangan sendiri menetapkan gaji untuk karyawan PD. Toh kita hanya pelaksana jadi ya terima saja," ucapnya pasrah.(yud)
Disdukcapilnaker
Tak Sesuai Fakta
KESAMBI–Keterangan Kepala Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial (HI) Disdukcapilnaker Drs Ferdinan W bahwa upah pegawai perusahaan daerah (PD) di Kota Cirebon di atas UMK (upah minimum kota), tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Seperti diberitakan Radar kemarin, Ferdinan menyebutkan bahwa hampir semua PD milik Pemkot Cirebon menggaji pegawainya lebih dari UMK Rp682 ribu/bulan. Besarnya upah itu diklaim sebagai hasil pengawasan dan pembinaan yang selama ini dilakukan Disdukcapilnaker.
Penelusuran Radar di lapangan justru berbanding terbalik. Di Pasar Pagi, upah karyawan PD Pasar justru belum memenuhi standar UMK. Seorang pegawai PD Pasar, Muhamad Syafei mengaku penghasilannya sebulan masih beberapa puluh ribu di bawah UMK. Sayangnya dia tidak bersedia menyebutkan jumlah pastinya. "Yang saya terima sebulan kurang lebih Rp600 ribu," kata dia saat ditemui Radar (4/6), kemarin.
Padahal, Muhamad Syafei sudah mengabdi sebagai karyawan PD Pasar di Bagian Satuan Pengamanan selama 30 tahun. Namun, hingga kini gajinya pas-pasan untuk hidup sebulan bahkan terkadang minus.
"Pengeluaran saya sebulan Rp150 ribu untuk bayar listrik, Rp30 ribu untuk bayar ledeng dan untuk makan sekeluarga Rp20 ribu perhari, silakan hitung sendiri cukup atau kurang," katanya.
Syafei juga mengatakan, uang segitu belum menghitung biaya pendidikan anak. Untungnya dia tidak punya anak, sehingga gajinya masih bisa menyambung hidup. “Tapi teman-teman yang punya anak sudah pasti menjerit, karena kebutuhan hidup semakin meningkat," katanya.
Syafei juga mengusulkan besaran gaji yang menurutnya proporsional untuk karyawan sekelas dia adalah Rp900 ribu. “Tampaknya sudah cukup, tapi kalau yang punya anak setidaknya gajinya Rp1,2 juta," ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Unit Pasar Pagi, Suhardi mengharapkan kebijakan direksi untuk meningkatkan gaji pegawai PD. Karena, harga BBM naik dan kebutuhan meningkat, Suhardi mengharapkan agar gaji juga bisa naik.
Namun, dirinya juga memaklumi dengan kebijakan direksi. "Mungkin direksi punya pertimbangan sendiri menetapkan gaji untuk karyawan PD. Toh kita hanya pelaksana jadi ya terima saja," ucapnya pasrah.(yud)
Langganan:
Postingan (Atom)